uu no 9 tahun 2013. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013. uu no 9 tahun 2013

 
 Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013uu no 9 tahun 2013  bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap

2013/No. 13 Th. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 . 16 Tahun 1955 tentang Perubahan. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013; UU No. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Uu No 32. 232, TLN No. go. Pengumpulan Uang Atau Barang - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Unduh: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan sebagaimana. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (X) PP No. PemberlakuanPerubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 9, LN. 6245 -9- Pasal 14 Cukup jelas. UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. METADATA PERATURAN. Undang-undang ini terdiri atas 10 Bab dan 51 pasal, yang mana tiap pasalnya membahas berbagai hal terkait pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang (UU) NO. Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan/Pengarang: Indonesia. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Tipe Dokumen. PP. 24 Tahun 1956; UU No. 6, LN. 000. 142, TLN NO. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 9: Tahun: 2015: Tentang: PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUndang-Undang No. METADATA PERATURAN. 9, LN. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition) DETAIL. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 000 dan. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). 24. 9 Tahun 2018 PNBP adalah Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya, dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Permenkes Nomor 62 Tahun 2013 16. 1. Diubah dengan. UU No. Tuntutan. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 8. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. Judul. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU PKP 2011)1 yang. 13 Tahun 2003 tentang. 58 Tahun 1958; UU No. 53, TLN NO. 9 Tahun 2014; No. Tipe Dokumen. UU No. 2012/No. 2013 No. 9. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet. AD Premier 9th floor, Jl. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI. Undang-undang (UU) No. tidak berbadan hukum. TB Simatupang No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH. 112, TLN No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2013TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Judul. Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 2006/NO. 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana masing-masing 10 bulan dikurangi masa tahanan dan pidana denda masing-masing Rp. UU No. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. Judul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 9, LN. Penghasilan Berupa Bunga Obliasi (dan PP Perubahannya) § PP No 94 Th 2010 ttg Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan § PP No 74 Th 2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan § PP No 1 Th 2012 ttg Pelaksanaan UU 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah UU No. 4630, LL SETNEG : 18 HLM. 5K views • 47 slidesUU No. 8 Tahun 2007 Petrokimia Hulu; Permen LH No. 5, LN. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Medan Merdeka Barat No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TengahKUMPARAN. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2013 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 06 Agustus 2013 Tanggal Pengundangan 06 Agustus 2013 Tanggal Berlaku. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 9 Tahun 2014 ttg Klinik. U. 2003/NO. 8 Tahun 1981; UU No. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Terhadap tindak. 9, LN. 2013 No. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; UU No. pdf. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat. Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 2, LN. Judul. 2013 Download: 33 NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR. 10 Tahun 2008. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Undang-undang (UU) NO. T. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. Ketentuan pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dicabut dan diyatakan tidak berlaku. Peraturan Perundang-undangan. 9, LD. 5. UU No. Bentuk. TENTANG. Bidang. 2004/ No. Undang-undang. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Sembunyikan. Organisasi Kemasyarakatan, diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. 2018/NO. 9, LN. AD Premier 9th floor, Jl. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan. 2015/NO. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang. Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1. ABSTRAK PERATURAN. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. 9 Tahun 2012 Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). Status Regulasi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Petani penggarap tanaman pangan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah puluhan UU, salah satunya UU No. 2. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013; UU No. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 3 Tahun 1982; UU No. Undang-undang (UU) tentang. 15 Tahun 2011, dan UU No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasinya. U. 24, LN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2) Bepalingen betreffende. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. 5416, LL SETNEG: 10 HLM. NO. 9 Tahun. Tipe Dokumen. Buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak. kitab suci atau simbol keagamaan. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi; 2. Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 9. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. 8 Tahun 1981; UU No. PP No. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 20 Tahun 2003; UU No 9 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 1990; PP No 19 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PERMENAG No. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. 27 Tahun 1990 (X) PP No. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-undang (UU) NO. -. uu2111_1388664376. 27.